LUWU RAYA — Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya menuntaskan rangkaian konsolidasi dengan seluruh kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya.
Agenda yang berlangsung sejak April hingga Juni 2026 itu menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan politik sekaligus melengkapi berbagai persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam perjuangan pembentukan provinsi baru di kawasan Tana Luwu.
Konsolidasi tersebut dipimpin langsung Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, bersama jajaran pengurus dan tim kerja BPP DOB yang bertugas mengawal proses pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Rangkaian pertemuan diawali dengan silaturahmi bersama Bupati Luwu, Patahudding, di Rumah Jabatan Bupati Luwu di Belopa pada 7 April 2026.
Sehari kemudian, tim melanjutkan agenda ke Kota Palopo untuk bertemu Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, di rumah jabatan wali kota.
Masih pada hari yang sama, rombongan BPP DOB juga bersilaturahmi dengan Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Kedatuan Luwu. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan moral dan kultural terhadap perjuangan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Setelah agenda di wilayah selatan Tana Luwu, konsolidasi berlanjut ke wilayah utara dan timur. Pada 7 Juni 2026, tim BPP DOB bertemu dengan Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di rumah jabatan bupati di Masamba.
Sehari kemudian, 8 Juni 2026, rombongan melakukan silaturahmi dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di kediaman pribadinya di Malili.
Dengan terlaksananya seluruh agenda tersebut, BPP DOB menilai tahapan konsolidasi dengan empat kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya kini telah rampung.
“Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah di Luwu Raya,” kata Hasbi Syamsu Ali, Rabu (10/6/2026).
Menurut Hasbi, konsolidasi tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat kesamaan visi seluruh pemangku kepentingan di Tana Luwu agar perjuangan pembentukan provinsi baru dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir.
Ia menegaskan bahwa cita-cita menghadirkan Provinsi Luwu Raya tidak boleh hanya menjadi agenda segelintir kelompok, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Tana Luwu.
“Kita ingin semuanya terlibat dalam perjuangan besar ini. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Provinsi Luwu Raya adalah mimpi kita semua Wija to Luwu di manapun berada. Kita sudah perjuangkan ini sejak puluhan tahun lalu demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Luwu Raya,” tegasnya.
Kesiapan Akademik Dinilai Semakin Kuat
Selain menuntaskan konsolidasi dengan para kepala daerah, BPP DOB juga terus melakukan penguatan dari sisi konseptual dan akademik.
Hasbi menjelaskan bahwa saat ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah didukung oleh sejumlah dokumen akademik yang menjadi landasan penting dalam proses pemekaran daerah.
Menurutnya, terdapat dua naskah akademik utama yang selama ini menjadi referensi perjuangan, yakni kajian yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan naskah akademik yang diterbitkan oleh tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.
“Secara administratif akademik, Provinsi Luwu Raya sebenarnya sudah siap. Baik naskah akademik yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah maupun yang diterbitkan oleh tim dari Universitas Andi Djemma Palopo telah memberikan landasan yang sangat kuat bagi perjuangan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, BPP DOB telah melakukan sinkronisasi terhadap kedua dokumen tersebut untuk memperoleh formulasi yang lebih komprehensif dalam menentukan langkah perjuangan ke depan.
“BPP DOB Luwu Raya sendiri sudah melakukan sinkronisasi terhadap dua konsep besar dalam naskah akademik tersebut dan ternyata semakin memperkaya opsi perjuangan mewujudkan Provinsi Luwu Raya,” jelas Hasbi.
Menurutnya, hasil sinkronisasi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi akademik dan konseptual, Provinsi Luwu Raya memiliki fondasi yang kuat. Karena itu, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh persyaratan administratif yang menjadi kewenangan daerah dapat diselesaikan sembari memperluas dukungan publik.
Satukan Dukungan Seluruh Wija to Luwu
Aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sendiri telah bergulir selama puluhan tahun dan menjadi salah satu agenda strategis masyarakat Tana Luwu.
Gagasan tersebut lahir dari harapan untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, mempercepat pembangunan kawasan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, perjuangan tersebut masih menghadapi tantangan berupa moratorium pembentukan daerah otonom baru yang hingga kini belum dicabut oleh pemerintah pusat.
Dalam kondisi tersebut, Hasbi menilai penting untuk terus menjaga semangat dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam perjuangan pemekaran.
“Kami mengajak kepada seluruh pihak, mulai dari elemen pemerintah daerah, tokoh politik, tokoh masyarakat dan pemuda, serta tokoh adat, laki perempuan, tua maupun muda, untuk menyatukan visi menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya ini,” katanya.
Ia menambahkan, tugas utama BPP DOB saat ini adalah memastikan seluruh persyaratan yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dipenuhi dengan baik sembari menunggu terbukanya ruang kebijakan nasional terkait pembentukan daerah otonom baru.
“Badan Pekerja Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya bertugas mencukupkan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan sesuai aturan yang ada. Pada akhirnya ini adalah upaya politik yang butuh dukungan moril maupun materil dari seluruh rakyat Luwu Raya,” pungkasnya.
Tuntasnya konsolidasi dengan empat kepala daerah se-Tana Luwu menandai selesainya satu tahapan penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Bagi BPP DOB, langkah berikutnya adalah menjaga soliditas dukungan, menyempurnakan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, dan memastikan cita-cita besar masyarakat Tana Luwu tetap terjaga hingga momentum pembentukan provinsi baru benar-benar terbuka. (*)
