MAKASSAR — Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan terus menggenjot ekspansi struktur organisasi dengan mempercepat pembentukan Badan Pengurus Daerah (BPD) KKLR di sejumlah kabupaten yang belum memiliki kepengurusan.
Sedikitnya 17 kabupaten di luar wilayah Luwu Raya menjadi sasaran konsolidasi pembentukan BPD KKLR. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jejaring organisasi sekaligus memastikan KKLR hadir sebagai wadah berhimpun bagi diaspora Wija to Luwu yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM, mengatakan percepatan pembentukan BPD tersebut merupakan bagian dari agenda penguatan organisasi setelah pelaksanaan Rapimnas Khusus KKLR awal September lalu.
Untuk mendukung agenda tersebut, BPW KKLR Sulsel telah membentuk Tim Percepatan dan Fasilitasi Pembentukan BPD KKLR (TPFP BPD KKLR) yang beranggotakan tujuh orang dan dipimpin Husba Phada.
“Alhamdulillah, kami sudah SK-kan Tim Percepatan dan Fasilitasi Pembentukan BPD KKLR di Sulsel, atau disingkat TPFP BPD KKLR. Anggotanya tujuh orang, dipimpin oleh Pak Husba Phada,” kata Hasbi usai mengikuti Rapimnas Forkonas PP CDOB di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Hasbi, pembentukan tim khusus tersebut menunjukkan komitmen BPW KKLR Sulsel untuk memperluas dan melengkapi struktur organisasi di daerah.
Terlebih, kata dia, keberadaan BPD di tingkat kabupaten/kota penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antardiaspora Wija to Luwu yang bermukim di luar wilayah Luwu Raya.
“Ini juga adalah komitmen kami di BPW KKLR untuk melengkapi struktur BPD sebelum Muswil mendatang,” ujarnya.
Pembagian Wilayah Kerja
Hasbi mengatakan TPFP BPD KKLR Sulsel telah menyusun sejumlah langkah teknis dan strategis untuk mempercepat proses pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota yang belum memiliki BPD.
Pekan lalu, tim tersebut telah menggelar rapat koordinasi dan membagi wilayah kerja kepada masing-masing anggota untuk mempercepat proses konsolidasi di lapangan.
“Pekan lalu kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim tersebut dan sudah disepakati pembagian wilayah kerja untuk masing-masing anggota tim. Saya monitor sudah ada progress di beberapa daerah hingga hari ini,” jelas Hasbi.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan BPW KKLR Sulsel dalam memperkuat struktur organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) KKLR.
17 Kabupaten Jadi Sasaran
Koordinator TPFP BPD KKLR Sulsel, Husba Phada, mengatakan berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 17 kabupaten di luar wilayah Luwu Raya yang belum memiliki BPD KKLR.
Sementara beberapa daerah di luar Luwu Raya telah lebih dahulu memiliki struktur BPD, di antaranya Gowa, Maros, Parepare, dan Makassar.
“Kalau dari catatan kami ada sekitar 17 kabupaten lagi di luar wilayah Luwu Raya yang belum ada BPD KKLR-nya. Yang sudah terbentuk kan ada di Gowa, Maros, Parepare dan Makassar,” kata Husba.
Ia optimistis proses konsolidasi dapat berjalan sesuai target dan seluruh BPD di daerah sasaran dapat terbentuk sebelum akhir 2026.
“Insya Allah kita optimis semuanya bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2026 ini sesuai target,” ujarnya.
Husba menambahkan, proses ekspansi struktur tersebut mulai menunjukkan perkembangan di sejumlah daerah.
Hingga Rabu (30/9/2026), TPFP BPD KKLR Sulsel telah membentuk tim awal untuk memfasilitasi proses pembentukan BPD di Pangkep, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Masing-masing tim daerah tersebut terdiri atas tiga hingga empat orang tokoh diaspora Wija to Luwu yang berada di daerah setempat.
Tim tersebut nantinya bertugas membangun komunikasi dan konsolidasi awal dengan para diaspora Wija to Luwu sebagai bagian dari proses menuju pembentukan kepengurusan BPD KKLR.
Dengan ekspansi struktur tersebut, BPW KKLR Sulsel berharap jejaring organisasi semakin kuat dan keberadaan KKLR dapat menjangkau lebih banyak diaspora Wija to Luwu di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
Konsolidasi ini tidak hanya diarahkan untuk melengkapi struktur organisasi, tetapi juga membangun ruang komunikasi dan kolaborasi antardiaspora Wija to Luwu di tingkat kabupaten/kota. (*)
