Mulai dari Revisi Tim Pemekaran, Penggalangan Dana dan MoU Empat Pemerintah Daerah di Luwu Raya

MAKASSAR — Semangat mendorong terbentuknya Provinsi Luwu Raya kembali digaungkan dalam sebuah diskusi bertajuk “Strategi Penguatan SDM, Menyongsong Provinsi Luwu Raya” yang digelar di Graha Pena Makassar, Rabu malam, 30 April 2025.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara Halalbihalal Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh berbagai elemen tokoh Luwu Raya di perantauan.

Diskusi tersebut menghadirkan empat panelis dari jajaran pengurus pusat dan wilayah KKLR, yaitu Ir. Buhari Kahar Muzakkar, M.Si selaku Ketua Dewan Pertimbangan BPP KKLR, dan Prof. Dr. Ir. Jasruddin Daud M, M.Si sebagai Ketua Dewan Pakar BPP KKLR.

Selain itu, ada pula Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM yang menjabat Ketua BPW KKLR Sulsel, dan  Drs. H. Hamzah Jalante, M.Si selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM BPW KKLR Sulsel. Diskusi dipandu oleh Drs. H. Baharuddin Solongi, M.Si yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi BPP KKLR.

Dalam forum ini, para narasumber menyoroti pentingnya konsolidasi kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia sebagai syarat mutlak dalam menyambut terbentuknya provinsi baru di wilayah Luwu Raya.

Mereka menekankan perlunya penyempurnaan tim pemekaran dengan melibatkan lebih luas unsur pemerintah daerah dari tiga kabupaten dan satu kota yang tergabung dalam Luwu Raya, serta memperkuat kolaborasi bersama Kedatuan Luwu dan masyarakat luas.

Selain itu, dibahas pula kesiapan dokumen administratif dan kebutuhan logistik sebagai bagian dari tahapan formal pembentukan daerah otonomi baru.

Para tokoh juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, serta membuka ruang bagi daerah-daerah lain di Luwu Raya yang memiliki potensi untuk dimekarkan lebih lanjut.

Koordinasi antara tim pemekaran dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Luwu Raya dipandang sebagai langkah strategis guna memastikan sinergi antarstakeholder.

Forum ini juga mendorong adanya partisipasi publik melalui penggalangan dana dari masyarakat sebagai wujud dukungan terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Gagasan penandatanganan nota kesepahaman antara tim pemekaran dengan pemerintah daerah pun menjadi salah satu agenda konkret yang direncanakan ke depan.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak hanya soal pemekaran wilayah administratif, tetapi juga tentang kesiapan sumber daya manusia dan komitmen kolektif seluruh komponen masyarakat Luwu Raya untuk membangun masa depan yang lebih mandiri dan berdaya saing. (*)