JAKARTA – Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang telah diberlakukan sejak tahun 2014.
Menurutnya, kebijakan pembatasan ini telah menghambat aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Hasbi saat menghadiri pelantikan pengurus Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) periode 2025–2029, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
“Kita semua berharap moratorium DOB segera dicabut pemerintah pusat. Bagaimanapun, pemekaran daerah adalah aspirasi yang tidak boleh diabaikan demi lebih mendekatkan pembangunan dan pelayanan pemerintahan kepada rakyat di daerah-daerah,” tegas Hasbi dalam forum tersebut.
Menurut Hasbi, semangat pemekaran bukan hanya soal pembentukan wilayah administratif baru, tetapi tentang menjawab ketimpangan dan mempercepat akses pelayanan publik yang selama ini belum optimal, khususnya di daerah-daerah terpencil atau yang wilayahnya terlalu luas untuk dijangkau secara merata.
Penekanan pada Objektivitas Evaluasi dan Pemerataan
Dalam forum yang juga dihadiri sejumlah tokoh nasional itu, termasuk Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Komite I DPD Andy Sofyan Hasdam, serta perwakilan DPR dari berbagai komisi, Hasbi mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan hasil evaluasi kinerja DOB yang rendah sebagai alasan tunggal untuk terus memperpanjang moratorium.
“Evaluasi memang penting, tapi jangan menjadikan data kinerja rendah sebagai sandera politik yang menghalangi lahirnya daerah baru yang sesungguhnya sangat layak,” ujar Hasbi.
Ia menilai bahwa masih banyak daerah induk yang sudah sangat siap untuk dimekarkan, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kapasitas fiskal. Namun karena adanya stigma negatif terhadap daerah hasil pemekaran sebelumnya, banyak usulan calon DOB yang justru mandek di tingkat pusat.
Forkonas Tegaskan Seleksi Ketat Calon DOB
Dalam acara pelantikan itu, Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan mekanisme seleksi internal untuk semua usulan calon DOB yang masuk melalui Forkonas. Usulan-usulan tersebut akan diregistrasi secara nasional dan dinilai oleh tim pakar yang terdiri dari akademisi dan praktisi tata kelola pemerintahan.
“Kami mendukung langkah Forkonas melakukan objektifikasi terhadap seluruh usulan pemekaran. Ini penting untuk menunjukkan bahwa semangat perjuangan DOB bukan semata-mata ambisi politik lokal, tetapi merupakan langkah sistematis untuk memperbaiki tata kelola dan pemerataan pembangunan,” kata Hasbi.
Ia juga mendukung usulan Forkonas agar pemerintah memberi sanksi tegas bagi DOB yang terbukti berkinerja sangat rendah, bahkan jika perlu dikembalikan ke daerah induknya. Namun, sanksi tersebut tidak boleh menghalangi terbukanya peluang bagi calon DOB lain yang memenuhi syarat.
Aspirasi Luwu Raya Tetap Menguat
Sebagai tokoh sentral dari Luwu Raya, Hasbi Syamsu Ali secara konsisten menyuarakan aspirasi pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk inisiatif pembentukan daerah baru seperti Kabupaten Luwu Tengah dan Kabupaten Luwu Timur Barat.
Ia menyebut bahwa desakan pemekaran bukan sekadar wacana, tetapi berakar dari kebutuhan riil masyarakat atas keadilan dan pelayanan yang lebih baik.
“Semangat pemekaran adalah semangat pemerataan. Pemerintah harus hadir untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat di wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal oleh pelayanan negara,” tutup Hasbi. (*)
