JAKARTA – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak baru. Jika selama ini argumentasi lebih banyak bertumpu pada aspek pemekaran wilayah dan rentang kendali pemerintahan, kini Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mengedepankan pendekatan kepentingan strategis nasional.
Pendekatan baru itu mendapat respons positif dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman yang menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya usai menerima paparan BPP DOB di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, mengatakan perubahan cara pandang tersebut menjadi poin penting dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan.
Menurutnya, Luwu Raya tidak lagi diposisikan semata sebagai wilayah yang layak dimekarkan, tetapi sebagai kawasan yang memiliki arti strategis bagi kepentingan pembangunan Indonesia.
“Kami mengubah paradigma perjuangan. Kalau sebelumnya lebih banyak berbicara tentang pemekaran daerah, sekarang kami menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan kebutuhan strategis nasional. Di kawasan ini ada kepentingan hilirisasi industri, ketahanan pangan, energi, lingkungan, hingga aspek pertahanan dan keamanan negara,” ungkap Hasbi.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut merupakan hasil kajian akademik yang disusun tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo bersama BPP DOB Luwu Raya. Kajian bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional” itu memetakan posisi Luwu Raya sebagai salah satu kawasan yang memiliki kontribusi besar terhadap agenda pembangunan nasional.
Dalam kajian tersebut dipaparkan bahwa Luwu Raya merupakan kawasan penghasil nikel yang menjadi penopang program hilirisasi industri nasional, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, sekaligus menjadi simpul konektivitas kawasan timur Indonesia. Selain itu, wilayah ini juga memiliki nilai strategis dari sisi geopolitik, penataan ruang, hingga pertahanan dan keamanan.
Menurut Hasbi, argumentasi tersebut mendapat perhatian penuh dari Dudung yang sejak awal pertemuan menunjukkan penguasaan terhadap kondisi Luwu Raya.
“Beliau (Jenderal Dudung) sangat memahami Luwu Raya. Beliau mengenal sejarahnya, mengetahui kondisi geografisnya, memahami potensi tambang dan sumber daya alamnya, bahkan melihat kawasan ini dari perspektif pertahanan negara. Itu membuat diskusi berjalan sangat substantif,” ujarnya mengisahkan jalannya pertemuan.
Hasbi mengungkapkan, setelah seluruh materi dipresentasikan, Dudung menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya dan menyatakan siap memberikan rekomendasi sebagai bagian dari proses yang menjadi kewenangannya.
“Beliau menyampaikan dukungannya setelah melihat bahwa argumentasi yang kami bangun tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga memperlihatkan arti penting Luwu Raya bagi kepentingan nasional. Tentu ini menjadi energi baru bagi perjuangan kami,” ujarnya.
Dalam presentasi itu, BPP DOB juga menjelaskan bahwa calon Provinsi Luwu Raya yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo telah memenuhi persyaratan pembentukan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik syarat dasar kewilayahan maupun syarat dasar kapasitas daerah. Kajian tersebut juga menegaskan kesesuaian usulan dengan kebijakan penataan ruang nasional.
Hasbi menambahkan, pengalaman Dudung bertugas di Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor yang membuat Kepala Staf Kepresidenan memahami kondisi objektif Luwu Raya. Saat menjabat sebagai Asisten Personel Kasdam VII/Wirabuana pada 2010–2011, Dudung beberapa kali melakukan perjalanan ke wilayah Luwu Raya.
“Bahkan beliau sempat mengenang pengalaman menempuh perjalanan darat dari Makassar menuju Luwu Raya yang begitu panjang hingga tertidur dua kali di perjalanan. Itu menunjukkan beliau memahami langsung persoalan rentang kendali pemerintahan yang selama ini menjadi salah satu alasan perlunya pembentukan provinsi baru,” tambah Hasbi.
Pendekatan kepentingan strategis nasional yang dipresentasikan BPP DOB merupakan hasil kerja tim akademik Universitas Andi Djemma Palopo yang diwakili Dr. Abdul Rahman Nur, M.H. dan Dr. Taruna Arzam, S.P., M.Si. Keduanya turut hadir dalam audiensi untuk menjelaskan landasan ilmiah usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh optimisme. Momen emosional terjadi ketika Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, tidak kuasa menahan haru setelah mendengar pernyataan dukungan Dudung. Air mata Darwis pecah sebagai simbol perjalanan panjang perjuangan masyarakat Luwu Raya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Audiensi tersebut dipimpin Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail bersama Ketua BPP KKLR H. Arsyad Kasmar, serta dihadiri Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, drg. Marji Rumpak, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Hj. Ely Niang, Ismi, dan Wais Al Qarni Dasila.
Bagi BPP DOB, dukungan Kepala Staf Kepresidenan menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya mulai memperoleh perhatian melalui perspektif yang lebih komprehensif.
Dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki arti strategis bagi negara, perjuangan pembentukan provinsi baru tidak lagi dipahami sebatas aspirasi pemekaran, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan dan daya saing Indonesia di kawasan timur. (*)
